Hoaks surat Panggilan sebagai Tersangka kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian oleh KPK kini beredar di tengah masyarakat. KPK sendiri sudah memastikan bahwa Surat Panggilan kepada Kapolri untuk diperiksa sebagai tersangka tindak pidana korupsi itu adalah hoax alias palsu.
Yusril Ihza Mahendra, Pakar Hukum Tata Negara mengatakan, beredarnya surat panggilan palsu itu jelas bermaksud mengadu domba dua lembaga penegak hukum: KPK dan Polri. Padahal, kedua lembaga harus bekerjasama dalam menegakkan hukum, terutama dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Menghadapi Pemilu Serentak 2019 mendatang, penyebaran hoax semacam ini bisa memperlemah posisi Pemerintah dan menegakkan hukum. KPK dalam tiga tahun tetakhir telah berupaya maksimal menuntaskan kasus-kasus korupsi. Sementara Polri mempunyai bidang tugas yang lebih luas, selain menegakkan hukum juga menjaga kamtibmas.
Jenderal Tito Karnavian memang mengemban tugas yang berat. Beredarnya rumors, apalagi sampai beredar surat panggilan palsu, seolah dirinya akan diperiksa sebagai tersangka oleh KPK, bisa menggerus kewibawaan Polri dan memecah konsentrasi dalam menegakkan hukum dan memelihara kamtibmas.
"Saya berharap beredarnya surat panggilan hoax ini tidak mengganggu hubungan harmonis antara KPK dan Polri yang telah terbina selama ini. Hubungan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kapolri Jenderal Tito selama ini juga berjalan baik. Saya pribadi memberi dukungan kepada keduanya. Saya berkeyakinan bahwa Presiden juga pasti mendukung KPK dan Polri dalam menuntaskan penyelidikan dan penyidikan pembuat serta pengedar Surat Panggilan palsu ini," ujar Yusril kepada media di Jakarta, Jumat (26/10).
Baik KPK maupun Polri kini tengah mencari pembuat dan penyebar Surat Panggilan palsu tesebut. Proses penegakan hukum terhadap pelaku harus dijalankan agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi di masa depan.
Sumber : Akurat.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar